RISTIANTO, EKO (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN DAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SABER PUNGLI BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100152_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100152_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Permasalahan pungutan liar bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan
birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif namun telah tersebar
pada lingkungan umum masyarakat seperti terjadi pada sektor swasta, dunia usaha
dan lembaga–lembaga bentukan masyarakat lainnya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1) Mengapa regulasi peran dan
tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli belum berdasarkan nilai
keadilan, 2).Apa kelemahan-kelemahan regulasi peran dan tugas kepolisian dalam
penegakan hukum saber pungli saat ini, 3).Bagaimana rekonstruksi regulasi peran
dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli berdasarkan nilai
keadilan.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan
metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan
sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi peran dan tugas kepolisian dalam
penegakan hukum saber pungli belum berdasarkan nilai keadilan adalah bahwa
praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat;
2).Kelemahan-elemahan regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan
hukum saber pungli saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum,
kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahana spek budaya hukum. Kelemahan
dari aspek substansi hukum adalah belum ada paying hukum yang jelas yang khusus
mengatur tentang pungutan liar, sehingga hal ini yang menyebabkan masih
maraknya pungutan liar. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah masih belum
optimalnya sinergitas antar apparat penegak hukum. Mengingat upaya pemerintah,
satgas saber pungli dan aparat penegak hukum lainnya sangat diperlukan dalam
mengatasi pungutan liar melalui proses penegakan hukum. Kelemahan dari aspek
budaya hukum adalah bahwa masyarakat seringkali melakukan pembiaran, bahkan
enggan terlibat dalam pemberantasan pungli yang sudah marah; 3. Rekonstruksi
Regulasi Peran Dan Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Saber Pungli
Berdasarkan Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi
norma.Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi
peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli yang dulunya
belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi Norma Regulasi
Peran Dan Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Saber Pungli Berdasarkan
Nilai Keadilan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia Pasal 13 huruf a dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pasal 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum, Saber Pungli.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	05 Feb 2025 02:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37438

Actions (login required)

View Item