Para Pekerja Migran Indonesia ilegal marak ditemukan di Kabupaten
Asahan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, wilayah tersebut kerap
digunakan sebagai pintu keluar secara ilegal ke Negara Malaysia. Berkenaan
dengan hal tersebut Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya
sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan
Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan melihat maraknya Pekerja Migran
Indonesia (PMI) illegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika
dinyatakan sebagain korban TPPO, namun para PMI illegal ini seharusnya dapat
dibebani sanski pidana.
Menjadi perumusan masalahnya ialah mengapa penegakan hukum TPPO
terhadap PMI Ilegal belum berbasis nilai keadilan?, dan bagaimana
kelemahan regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang
berbasis nilai keadilan? serta bagaimana merekontruksi regulasi penegakan
hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan? Metodologi
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan
makna yang tersembuyi dalam teks maupun fakta dalam realita masyarakat terkait
penegakkan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal, oleh sebab itu cara kerja
penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (naturalistic inquiry).
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum TPPO
terhadap PMI ilegal belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan kewenangan
penegakkan hukum terhadap PMI illegal hanya dibebankan kepada Penyidik
Migrasi, akibatnya para PMI illegal yang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian
banyak yang tidak terima untuk diproses hukum oleh Penydk Migrasi
menjadi tidak memiliki kepastian hukum, dan mengakibatkan PMI illegal
dilimpahkan ke BP3MI dan mendapatkan perlindungan hal tersebut
menjadikan nilai keadilan tidak terwujud; kemudian Kelemahan regulasi
penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan,
dikarenakan belum ada ketentuan pidana yang mengatur baik di dalam UUPMI

dan UU-PTPPO, sehingga para PMI illegal tersebut tidak dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana; serta Rekontruksi regulasi penegakan
hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan, perlu
ditetapkan sanksi pidana bagi para PMI illegal diberikan sanksi denda. Maka
Pemerintah perlu membuat MoU antar Lembaga Penegak Hukum berkaitan
TPPO dan PMI, kemudian Pemerintah seharusnya menerbitkan aturan yang
komperhensif berkenaan dengan TPPO terhadap PMI illegal bermanfaat dan
berkeadilan.
Kata Kunci: Rekontruksi, Perdagangan Orang, Pekerja Migran