Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek
hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka
menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum yang timbul akibat pelaksanakan suatu
perjanjian asuransi, dimana dalam perjanjian asuransi melahirkan adanya suatu hak dan
kewajiban bagi para pihak
Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi perjanjian asuransi dalam
mewujudkan perlindungan nasabah belum berbasis nilai keadilan, Apa kelemahan perjanjian
asuransi dalam mewujudkan perlindungan nasabah belum berbasis nilai keadilan, serta
rekonstruksi regulasi perjanjian asuransi dalam mewujudkan perlindungan nasabah yang
berbasis nilai keadilan ?
Hasil penelitian bahwa Perjanjian asuransi dalam mewujudkan perlindungan nasabah
belum berbasis nilai keadilan dikarenakan penggunaan klausula baku dalam perjanjian
asuransi, serta tidak terpenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha perasuransian akibat
terjadinya gagal bayar oleh perusahaan perasuransian Regulasi perjanjian asuransi dalam
mewujudkan perlindungan nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan.
Rekonstruksi regulasi perjanjian asuransi dalam mewujudkan perlindungan nasabah
yang berbasis nilai keadilan adalah melakukan rekonstruksi terhadap Perjanjian Asuransi
yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu berbentuk akta notaris, tidak boleh
berbentuk akta bawah tangan, dan perjajian asuransi dibuat dalam bahasa Indonesia

Kata Kunci : Nasabah, dan Perjanjian Asuransi