SULASNAWAN, SULASNAWAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100073_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100073_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya
perikanan yang besar diperkirakan mencapai 12,01 (dua belas koma satu) juta ton per
tahun di tahun 2022. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia
ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara
illegal melalui kegiatan illegal fishing. Sering terjadinya praktik illegal fishing sangat
merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Ini merupakan
masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan
tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Indonesia mulai mengambil
tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan
melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing
yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia
(RI), termasuk di wilayah perairan Aceh.
Tujuan penelitian untuk menganalisa dan menemukan regulasi Penegakan
Hukum tindak pidana illegal fishing belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisa
dan menemukan kelemahan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing
saat ini, dan untuk menganalisa dan menemukan rekonstruksi regulasi Penegakan
Hukum tindak pidana illegal fishing berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini
menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi
relativisme, metode pendekatan yaitu socio legal, mix methodology antara data lapangan
dengan diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu
deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan
Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif dan teori hukum responsif.
Hasil penelitian menemukan bahwa penegakan hukum yang belum optimal,
serta adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Sering kali, nelayan kecil
dan tradisional yang terlibat dalam pelanggaran kecil mendapatkan hukuman yang
berat, sementara pelaku illegal fishing skala besar atau perusahaan asing mendapatkan
perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari penegakan hukum yang tegas,
proses hukum selama ini hanya menyentuh Nelayan dan KKM yang sebenarnya hanya
sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke
tahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan
perundang-udangan yang dapat mendudukan korporasi asing sebagai tersangka,
terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta saran dalam penulisan
disertasi ini yaitu rekonstruksi Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar
korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa dikemudian hari karena
pertanggungjawaban tidak sebanding dan Pasal 92 jo 93 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 memiliki kelemahan karena yang diproses pengadilan
seharusnya setiap orang tidak hanya Nahkoda dan KKM saja melainkan juga pemilik
kapal dan ABK juga.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Tindak Pidana, Rekonstruksi, Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	06 Feb 2025 03:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37405

Actions (login required)

View Item