Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara dua individu yang
didalamnya mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, termasuk hak atas harta
kekayaan dimana harta kekayaan sendiri dapat diatur mengenai perjanjian
perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri diatur melalui KUHPerdata dan UU
Perkawinan, namun pentingnya memahami regulasi mengenai perjanjian kawin
ini semakin meningkat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian kawin dapat dibuat selama
masa perkawinan, hal ini dapat membawa implikasi hukum yang signifikan
terhadap pihak ketiga oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi hak pihak ketiga dan
pertanggungjawaban hukum yang muncul.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode
pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji mengenai peraturan perundangundangan
terkait
perjanjian
kawin,
dengan
bahan
data
sekunder.
Adapun
metode

pengumpulan
data
yang
digunakan
adalah
studi
kepustakaan.
Hasil penelitian Perjanjian kawin pasca pernikahan di Indonesia,
meskipun tidak secara eksplisit diatur, memiliki dampak hukum signifikan
terhadap pihak ketiga, terutama dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab
finansial. Perjanjian ini dapat mempengaruhi hak-hak pihak ketiga seperti
kreditor, terutama jika perjanjian mengatur pemisahan harta secara ketat. Adapun
mengenai pertanggungjawaban Perjanjian kawin pasca pernikahan harus
mematuhi prinsip hukum umum, termasuk kesepakatan dan itikad baik.
Pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk tidak merugikan pihak ketiga
seperti kreditor. Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan jika perjanjian merugikan
mereka, berdasarkan prinsip keadilan.
Kata Kunci : Implikasi Hukum, Perjanjian Kawin, Pasca Pernikahan,
Hak, Pihak Ketiga