Tesis ini mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik hak atas
tanah adat melalui studi kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012. Sengketa tanah
adat merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan konflik
berkepanjangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh
mana keputusan pengadilan dalam kasus tersebut mencerminkan perlindungan
hukum yang adil bagi masyarakat adat dan implikasinya terhadap pengakuan hak
tanah adat di Indonesia.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data
penelitian ini adalah studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif
dengan memeriksa dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan
yang relevan, serta literatur terkait. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun
prosedur hukum telah diikuti, keputusan akhir Mahkamah Agung dalam kasus ini
menunjukkan kelemahan dalam melindungi hak-hak adat secara memadai.
Gugatan ditolak dengan alasan salah pihak, sementara hak untuk mendapatkan
ganti rugi tidak dipertimbangkan secara substantif.
Temuan ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk
memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dengan adil.
Rekomendasi dari penelitian ini termasuk perlunya pembaruan regulasi yang lebih
sensitif terhadap hak-hak adat dan peningkatan peran pengadilan dalam
mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya. Tesis ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki perlindungan
hukum bagi masyarakat adat dan memastikan penerapan prinsip keadilan dalam
sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat, dan Tanah Adat.