Bahri, Arief Syaeful (2024) IMPLIKASI YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH TERHADAP TANAH AHLI WARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200014_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200014_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (456kB) | Download (456kB)

Abstract

Banyak faktor yang dapat mendorong maraknya kasus mafia tanah yakni
salah satunya terkait dengan lalainya masyarakat untuk menjaga kerahasiaan
sertifikat tanahnya. Praktik mafia tanah yang melibatkan ahli waris dapat
mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pemilik asli atau ahli waris yang
seharusnya berhak atas tanah tersebut. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi
dari praktik semacam ini juga bisa sangat merugikan masyarakat. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis bagi
mafia tanah yang melakukan penguasaan hak atas tanah terhadap tanah ahli
waris. 2) Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tanah warisnya beralih
dengan rekayasa karena jual beli dengan mafia tanah.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis dan sumber
data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh
melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Implikasi yuridis bagi mafia tanah yang
melakukan penguasaan hak atas tanah terhadap tanah ahli waris, yaitu sangat
serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Tindakan
semacam itu sering kali melanggar hukum pertanahan dan dapat diklasifikasikan
sebagai pencurian, yang dapat mengakibatkan tindakan pidana terhadap para
pelakunya. Selain itu, dokumen atau perjanjian yang digunakan untuk mentransfer
hak atas tanah secara tidak sah dapat dinyatakan batal oleh pengadilan, dengan
demikian membatalkan klaim mafia tanah atas tanah tersebut. Ahli waris yang
menjadi korban dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan pengembalian
tanah dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Di samping itu, pengadilan
juga dapat menghukum pelaku dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara
atau denda. Selain itu, pemerintah dapat memberlakukan sanksi administratif,
seperti pencabutan izin bisnis atau denda administratif. Secara keseluruhan,
tindakan mafia tanah semacam itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga
dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius bagi para
pelakunya. 2) Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tanah warisnya
beralih dengan rekayasa karena jual beli dengan mafia tanah, yaitu dapat
dilakukan melalui penyelesaian dengan badan peradilan (litigasi), sebagaimana
ketentuan yang berlaku di Indonesia, dalam upaya menyelesaikan konflik dan
sengketa pertanahan berdasarkan kekuasaan kehakiman menjadi tanggungjawa
peradilan umum terkait konflik kepemilikan tanah. Selain itu Penyelesaian dapat
dilakukan langsung oleh para pihak dengan musyawarah, Pancasila dan UUD 45
sebagai pedoman dan landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang didalamnya
memuat musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan
konflik dan sengketa. Biasanya musyawarah diselenggarakan diluar pengadilan
dan tanpa didampingi oleh mediator
Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Mafia Tanah, Ahli Waris

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 07:30
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37096

Actions (login required)

View Item