PURNOMO, EDI (2024) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:773/Pid.B/2021/PN.Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200326_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200326_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (48kB) | Download (48kB)

Abstract

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui
mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik
(/PPAT Terhadap Akta Autentik ( Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg), dalam hal ini tanggungjawab seorang
Notaris/PPAT apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi
kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materiil) maupun tidak nyata
(immateril) serta karena dengan sengaja.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab notaris terhadap tindak
pidana pemalsuan Akta Autentik ( Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg) yang pokok perkaranya Notaris/PPAT
Esnawan, S.H telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264
ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan
tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan
tandantangan para pihak .
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach) terhadap Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pembuatan Akta Otentik yang dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau
membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan penghadap, sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 akan mengakibatkan Akta tersebut dapat
terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta di bawah tangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Akta Autentik

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2025 06:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37018

Actions (login required)

View Item