Kepailitan merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak mampu
membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga seluruh asetnya disita
pengadilan untuk dibagi kepada para kreditur. Namun, peran ini sering kali
menemui kendala, termasuk kasus-kasus pelanggaran oleh kurator yang merugikan
kreditur, seperti penggelapan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitur pailit dan menganalisis
kasus pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada regulasi yang m11/Pdt.SusPKPU/2019/PN

Smg digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang
kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai
kurator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab kurator
dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit telah sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, kurator masih
menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas aset debitur, tantangan hukum
dan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta keterlibatan pihak ketiga. Untuk
mengatasi kendala-kendala ini, kurator perlu meningkatkan kompetensi melalui
pelatihan berkelanjutan, memperkuat infrastruktur teknologi, dan memastikan
dukungan sumber daya yang memadai. Upaya ini membantu kurator melaksanakan
tugasnya dengan lebih efisien dan profesional, serta menjaga kepentingan semua
pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Aset.