Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat
merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal ini penulis membahas
regulasi serta urgensi sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahwa kondisi
bangsa Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi semakin marak, sedangkan
hukumannya tidak membuat efek jera bagi para koruptor, serta adanya pelemahan
regulasi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP. Penulis tertarik untuk menganalisis segala hal terkait dengan
regulasi sanksi yang semakin carut marut dan tidak menjamin tewujudnya
keadilan hukum bagi masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu
penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau
penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi
kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).
yang berkaitan dengan permasalahan teknik analisis deskriptif dan pendekatan
yang digunakan untuk menganalisis urgensi sanksi pidana dalam tindak pidana
korupsi yang berbasis keadilan.
Dengan hal ini, kepada para aparat penegak hukum untuk melaksanakan
undang-undang yang ada, disertai pertimbangan pada hal-hal yang terkait. Dan
bagi para pembuat regulasi untuk sesegera mungkin merevisi undang-undang
tindak pidana korupsi, terutama dalam pasal-pasal tersebut menjadikan para
koruptor semakin merajalela dan sulit untuk terwujudnya keadilan hukum bagi
masyarakat.
Kata Kunci: Korupsi, Sanksi, Keadilan