Penelitian ini mengkaji Actio Pauliana dalam hukum kepailitan di
Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian terbalik oleh debitur. Actio
Pauliana memungkinkan kreditur untuk membatalkan transaksi debitur yang
merugikan sebelum pernyataan pailit. Tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam
hukum membuat penelitian ini fokus pada analisis kasus-kasus, seperti First Travel
dan sengketa antara PT Bank Pan Indonesia dan PT Jabatex, untuk memahami
penerapan dan tantangan dalam pembuktian terbalik.
Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui
penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik sangat penting
untuk melindungi hak kreditur, dengan debitur harus membuktikan legalitas
transaksi mereka. Kasus First Travel menyoroti bagaimana pembuktian terbalik dan
Actio Pauliana bekerja untuk melindungi kepentingan kreditur. Saran perbaikan
mencakup penerapan regulasi yang lebih ketat, pengawasan dan audit forensik,
sanksi berat bagi debitur curang, serta peningkatan hak kreditur dan kolaborasi
antara pengadilan, auditor, dan kreditur. Penelitian ini mengaitkan prinsip keadilan
dalam hukum Islam dengan mekanisme hukum positif, mendukung perlindungan
hak kreditur dalam kerangka hukum yang lebih adil.

Kata Kunci : Actio Pauliana, Hukum Kepailitan, Pembuktian Terbalik,
Perlindungan Kreditur