Muzakki, Azfa Fikri (2024) PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200007_fullpdf.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200007_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200007_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200007_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (78kB)

Abstract

Latar bekang dalam tesis ini dbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga
Negara, khususunya bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar
dapat mendapatkan akses keadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini
bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang
mampu dalam perspektif hukum Islam di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang dan
apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, disebut pula
penelitian yuridis sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut
pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu
suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata
yang terjadi dimasyarakat
Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, bahwa pelaksanaan pemberian
bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena
menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan
Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan
pula oleh Kantor Hukum Peradi Malang Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam
tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang
bersumber pada al- Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraaan
dalam proses penegakan hukum Isalm hendaknya ditujukan untuk keadilan,
kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.Yang kedua, Implementasi
Bantuan Hukum pada masyarakat miskin sampai sejauh ini belum cukup optimal.
Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih
memiliki keterbatasan sehingga belum dapat menjamin penghormatan terhadap
hak-hak individu masyarakat miskin.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Hukum Islam.

Dosen Pembimbing: Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 16 Dec 2024 07:05
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36790

Actions (login required)

View Item View Item