Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari
layanan pinjaman online di Indonesia serta mengkaji upaya perlindungan
hukum yang diberikan kepada pengguna layanan ini berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini
menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki
kedudukan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan regulasi yang
secara khusus diatur oleh POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan kerangka
hukum yang jelas untuk operasionalisasi layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi, termasuk perlindungan terhadap konsumen.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi peraturan
ini, termasuk masalah transparansi, tingkat bunga yang tinggi, dan penagihan
yang agresif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh
OJK dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan
konsumen yang lebih baik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai
hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan pinjaman online
perlu ditingkatkan guna meminimalisir risiko penyalahgunaan.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran
regulasi OJK dalam melindungi konsumen dan mendukung perkembangan
industri fintech yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci: Pinjaman online, perlindungan hukum, OJK, POJK 10/2022,
fintech.