Fadilah, Iklilul (2024) PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.

	Text Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)_30502000022_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)_30502000022_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (144kB) | Download (144kB)

Abstract

Dalam kasus perceraian, upaya perlindungan hukum hendaknya memiliki
derajat/tingkat yang setara antara istri dan suami, mengingat setiap individu memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum. Faktanya, perempuan dalam relasinya saat
dan setelah perkawinan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan salah
satunya berkenaan dengan faktor ekonomi, peraturan perundang-undangan di
Indonesia telah mengatur dan mengakomodasi hak-hak perempuan setelah perceraian
melalui pemberian nafkah mut„ah, maskan, kiswah dan hadhanah. Namun dalam
implementasinya kesadaran hukum perempuan dalam menuntut hak-haknya sangat
minim, sehingga sering kali tuntutan hak-hak tersebut luput dari gugatan. Demi
kepentingan pemenuhan hak-hak perempuan tersebut perundangan mengatur sebuah
hak yang melekat pada diri hakim yaitu Hak ex officio dimana hakim karena jabatan
dapat memutus sesuatu meskipun sesuatu itu tidak di tuntut oleh termohon maupun
tergugat. lalu apakah Hak ini bertentangan dengan Asas Ultra Petitum partium
dimana hakim tidak boleh memutus sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan hakim mengenai hak ex officio dalam
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. dan 2) Bagaimana
pelaksanaan hak ex officio oleh hakim dalam cerai talak di Pengadilan Agama
Semarang Kelas 1A. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, yang berarti mereka
menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini
dapat berupa individu, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya berdasarkan data yang
tampak atau nyata.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa hakim di Pengadilan Agama
Semarang telah menggunakan hak ex officio dalam kasus cerai talak, khususnya
terkait nafkah iddah dan mut'ah. Hakim memutus perkara di luar yang dituntut tidak
dianggap melanggar asas ultra petitum partium sebagaimana diatur dalam Pasal 178
HIR dan 189 RBg, melainkan karena Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI memberikan
toleransi terhadap asas tersebut. Karena dalam penerapan hak ex officio, hakim
mengacu pada Pasal 149 KHI sebagai dasar utama, sementara penentuan jumlah
penghukuman didasarkan pada kemampuan suami, seperti gaji atau pendapatannya,
serta lamanya pernikahan.

Kata kunci: Hak ex officio, Cerai talak, Asas ultra petitum partium, hak istri.

Dosen Pembimbing:	Ardi, Mohammad Noviani and Nizar, Mochammad Coirun | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Divisions:	Fakultas Agama Islam Fakultas Agama Islam > Syari'ah (Ahwal Syakhshiyah)
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Nov 2024 02:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36157

Actions (login required)

View Item