Ali, Muhammad Khaidar (2024) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000213_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000213_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (140kB) | Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena pelibatan anak di bawah umur
dalam kampanye politik, meskipun objek kampanye politik seharusnya adalah
pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan
Umum. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa
penggunaan anak dalam kegiatan kampanye politik masih sering terjadi dengan
berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban
tindak pidana pemilu terkait pelibatan anak di bawah umur pada proses kampanye
dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No.
108/PID.SUS/2024/PT SMG.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan
hakim dalam kasus tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kampanye
politik dapat dianggap sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 280 ayat (2)
UU Pemilu. Subjek yang dilarang adalah Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang
bertanggung jawab atas berjalannya pemilihan umum. Pasal 76 H UU
Perlindungan Anak memperluas subjek yang dapat dikenakan sanksi menjadi
setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Pelaku yang
terbukti dapat dikenakan hukuman sesuai Pasal 493 UU Pemilu, yang mencakup
kurungan hingga satu tahun dan denda hingga Rp. 12.000.000,00, dan Pasal 87
UU Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara hingga 15 tahun dan denda
hingga Rp. 100.000.000,00. Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG,
hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pertimbangan
filosofis dan sosiologis, yang digunakan sebagai faktor meringankan atau
memberatkan. Pertimbangan yuridis melibatkan interpretasi undang-undang yang
relevan, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup nilai-nilai etika,
moralitas, dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Hakim berupaya membuat
keputusan yang adil dan menjaga kepentingan publik serta hak-hak individu,
termasuk hak anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu; Anak di Bawah Umur; Kampanye
Politik; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim.

Dosen Pembimbing:	Musofiana, Ida | nidn0622029201
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Nov 2024 01:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36137

Actions (login required)

View Item