Hanifah, Hidayah Addienul (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS DI PURWOKERTO. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900494_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900494_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (169kB) | Download (169kB)

Abstract

Penyandang disabilitas empat kali lebih rawan untuk berurusan dengan sistem
peradilan dibandingkan dengan orang non-difabel, mengingat tidak jarang bahwa penyandang
disabilitas mengalami tindakan diskriminatif yang seringkali dapat dikategorikan sebagai
tindak kejahatan kriminal. Penelitian ini menggali tentang proses peradilan bagi korban
kekerasan difabel; usaha pemenuhan akomodasi yang sesuai dengan tuntunan Peraturan
Pemerintah berlaku di dua lembaga dimana penelitian dilakukan; serta untuk mengetahui
hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi hambatanhambatan
tersebut.
Penelitian ini mengadaptasi metodelogi pendekatan yuridis sosiologis. Data utama
yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan observasi yang dan
dilakukan di Satuan Reserse dan Kriminal Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto; dan
data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan konvensi
international. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dengan secara deskriptif.
Penelitian menemukan bahwa proses peradilan bagi korban kekerasan seksual
disabilitas di Purwokerto sama dengan tahap peradilan kekerasan seksual pada umumnya
dengan beberapa keringanan dalam pelasksanaan prosedur untuk memastikan bahwa korban
difabel merasa aman dan nyaman. Kedua lembaga penegak keadilan telah mengusahakan
untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses
peradilan. Pengadilan Negeri Purwokerto hampir melengkapi akomodasi yang layak berupa
sarana dan prasarana dengan skor 92.6% sedangkan Satuan Reserse dan Kriminal memiliki
skor 19.2% daam hal kelengkapan akomodasi yang layak sesuai Peraturan Pemerintah
berlaku. Narasumber dari kedua lembaga penegak hukum tidak menyebutkan adanya
hambatan, namun kedua lembaga masih belum memiliki standar pemeriksaan dan kualifikasi
petugas dalam hal penanganan kasus yang melibatkan difabel.
Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak, Proses Peradilan,
Purwokerto

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad | nidn0121117801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Nov 2024 02:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36114

Actions (login required)

View Item