PURBA, ERNALA ADHYAKSA BASKITA (2024) PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302300070_fullpdf.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302300070_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302300070_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302300070_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (205kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat
transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi
yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan
menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang
seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Tesis ini
bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama, bagaimana pengaturan dan
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Kedua, bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan
Narkotika (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif,
sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan
ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori
pemidanaan.
Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini
menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan
terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya
suatu kewenangan yang besar bagi aparat penegak hukum yang bermetafora
menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada
masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak
pidana narkotika. Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara
kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan
kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk
bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkotika termasuk hukum pidana. Penerapan Pidana Penjara
terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
terhadap Putusan No.
230/Pid.Sus/2018/PN.Smg merupakan tindak pidana telah menyalahgunakan
narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam putusan ini hakim menilai bahwa
terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 127 ayat (1) bagian
a yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dosen Pembimbing: Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 22 Oct 2024 02:32
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35570

Actions (login required)

View Item View Item