Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisa efektifitas
penetapan peta proses bisnis terhadap pencegahan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan dalam penelitian hukum
yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pada penyusunan
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang
dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif
adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum,
serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.
Hasil penelitian ini adalah peta proses bisnis berfungsi sebagai acuan
instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
disamping itu menjadi aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk
mencapai visi, misi, dan tujuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan
strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam
prakteknya kegiatan pemerintahan khususnya yang menyangkut pelayanan public
dinilai Masyarakat masih lambat, berbelit-belit dan tidak sesuai prosedur yang
disebut dengan maladministrasi. Pelayanan publik yang prima sebagai tujuan akhir
dari kegiatan pemerintahan tidak semata-mata berpedoman pada standar pelayanan
saja, Masih ada proses bisnis yang seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi maupun pelaksanaan layanan public sekaligus sebagai acuan dalam
penetapan standar pelayanan.

Kata Kunci: Peta Proses Bisnis; Maldministrasi; Pelayanan Publik.