Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan
pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berbasis nilai keadilan di Kantor
Imigrasi Kelas I Non TPI Pati; mengkaji dan menganalisis pelaksanaan
penyidikan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati;
mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana
keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut
penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan
penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan
atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa
dan akhirnya ditarik simpulan dari hasil penelitian tersebut.
Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan tindakan administrafi keimigrasian
sudah mencerminkan nilai keadilan dimana prosedur penegakan hukum
administratif sudah mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) sehingga hukum acara yang dilandasi
mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan. Efektivitas
pelaksanaan Tindakan administasi di kantor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor efektivitas
hukum hanya terpenuhi satu faktor saja, yaitu faktor budaya hukum. Dapat
dikatakan bahwa budaya hukum di sini sudah terpenuhi karena masyarakat yang
ikut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak imigrasi akan
adanya pelanggaran masa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.
Hambatan internal meliputi PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu
pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas
penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS Keimigrasian belum sepenuhnya
dapat ditangani, Rumah Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
masih belum memadai. kualitas sumber daya yang masih belum memadai.
Hambatan eksternal meliputi masih terjadinya miskomunikasi atau perbedaan
persepsi antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelengkapan suatu berkas
perkara. Kurang kehati-hatian atau kecermatan dari instansi yang berwenang
dalam mengeluarkan dokumentasi kependudukan terhadap seseorang yang patut
dicurigai.
Kata Kunci: Imigrasi; Tindakan Administatif; Keadilan.