SUBANDI, SUBANDI (2024) PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200319_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200319_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (159kB) | Download (159kB)

Abstract

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di
kancah internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus
melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi negara.
Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum
dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme.
Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama
berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang
diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses
investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang
siap disuguhkan kepada public. Tujuan penelitian untuk menganalisa Peran
Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan;
mengetahui dan menganalisis hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi
tindak pidana terorisme dan solusinya dan menganalisa penegakan hukum tindak
pidana terorisme di masa yang akan datang.
Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian sosio legal. Socio legal
merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social.
Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan di
Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, preemtif dan
represif. Langkah preventif dilakukan dengan cara Peningkatan pengamanan dan
pengawasan terhadap alat dan tempat yang berpotensi untuk masuknya tindakan
terorisme, represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, pembentukan
Badan Anti Terorisme khusus, langkah preemtif dengan cara pencerahan agama,
pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Hambatan Kepolisian
dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia yang terjadi
di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu
mengungkap dan menangkap para Pelaku bukan berarti tidak mengalami berbagai
kendala dan Pratik di lapangan, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No.
5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam
penanggulangan tindak berjalan secara maksimal. Pada pembaharuan Kebijakan
Tindak Pidana Terorisme ke depannya di Indonesia yaitu dalam hal pembaharuan
kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Indonesia dapat melakukan
pembaharuan dalam hal kelembagaan. Dalam hal ini Badan nasional
penanggulangan terorisme (BNPT) diperkuat kewenangannya, dimana
kewenangan tersebut meliputi pencegahan, penindakan, dan Penegakan. Sehingga,
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Terintegrasi.
Kata Kunci: Terorisme; Kepolisian; Penanggulangan.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 08:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35543

Actions (login required)

View Item