HUMAYNI, HUMAYNI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100235_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text HUMAYNI,.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara memberikan ruang kepada
Ketua Pengadilan untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi
dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatan tersebut nyata-nyata
tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 62 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara atau yang sering disebut proses dismissal. Namun dalam sengketa
pertanahan pasal yang mengatur proses dismissal masih belum memberikan
kepastian hukum dan keadilan karena tidak jarang ditemukan pada putusan tingkat
pertama, banding dan kasasi majelis hakim berbeda-beda dalam memahaminya ada
yang menyatakan kompetensi absolut pengadilan negeri dan adapula menyatakan
sebaliknya tetap pengadilan tata usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus
sengketa pertanahan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Empiris. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta
menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai
Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha
Negara Yang Berbasis Nilai Keadilan.
Hasil penelitian ini adalah (1) Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa
Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara belum berkeadilan karena pasal yang
mengatur tentang pelaksanaan proses dismissal itu sendiri. Dapat disebutkan disini
terkait dengan: proses dismissal dalam sengketa pertanahan tidak ada kepastian
hukum karena lolos dismissal namun tidak jarang dalam putusan akhir pengadilan
tingkat pertama, banding dan kasasi ada yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima karena kompetensi absulot pengadilan negeri. (2) Kelemahan-kelemahan
yang timbul dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha
Negara perbedaan penafsiran atau pemahaman antara majelis hakim yang satu
dengan yang lain baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding atau kasasi. (3)
Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara
berbasis nilai keadilan yaitu bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
telah memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara meneliti
apakah lolos dismissal atau tidak salah satunya berkaitan dengan kompetensi
absolut vide Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Rekontruksi, Regulasi, Sengketa Pertanahan, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Widayati, Widayati | nidn0605036205, nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:12
Last Modified:	17 Oct 2024 03:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35492

Actions (login required)

View Item