PUJI, NI LUH NYOMAN AYU (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pya). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200269_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200269_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (225kB) | Download (225kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana penganiayaan
dalam sistem peradilan pidana; menganalisis hambatan dan solusi perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; menganalisis perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang
berbasis keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian
yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari
sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah.
Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan
peraturan Undang-Undang yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek
berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.
Hasil penelitian ini adalah Regulasi perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum tindak pidana penganiayaan diatur dalam UndangUndang
Nomor
11
Tahun
2012
tentang
Sistem
Peradilan
Pidana
Anak
dan
Undangundang

No. 35 Tahun 2014 tentang Anak. Dimana regulasi tersebut sudah
mengakomodasi dan mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak.
penerapan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam
putusan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pya dengan dijatuhkannya
hukuman terhadap anak dengan hukuman alternatif berupa tindakan berupa
kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah atau badan swasta bertempat di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin
Jenggik, Lombok Timur. Kelemahan struktur hukum adalah terdapat kelemahan
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi. Kelemahan
substansi hukum: Jaksa dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya
pelaksanaan Diversi, kegagalan utama ada pada tahab koordinasi/penawaran terkait
keberkenanan dari masing-masing pihak. Kelemahan budaya hukum: masyarakat
beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah
sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah
tidak optimal. Formulasi perlindungan hukum di masa yang akan datang berbasis
keadilan terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan
diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang
baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan mewajibkan anak
yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada
lembaga tertentu, bekerja sosial, bekerja di bawah pengawasan relawan, terlibat
pada kegiatan dikomunitasnya dan sebagainya.
Kata Kunci: Formulasi: Perlindungan Hukum; Anak

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35490

Actions (login required)

View Item