Indonesia menegaskan perlindungan hukum bagi penilai publik di tengah era
globalisasi. Meskipun diatur oleh peraturan menteri keuangan, SPI, KEPI dan
KJPP, perlindungan hukum masih minim dalam undang-undang. Tesis ini
mengkaji lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penilai publik
di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis
perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset.
Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan hukum terhadap
penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset dan solusinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan
spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya
melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori Restorative
Justice dan teori Hukum Progresif, data sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan.
Hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap penilai publik pada kontrak
pekerjaan penilai aset adalah krusial untuk memastikan profesionalisme dan
integritas. Dasar hukum di Indonesia, seperti PMK, dan KUHPerdata, menjadi
landasan dalam melindungi penilai. Perlindungan ini mencakup penyusunan
kontrak yang jelas, standar profesi dan etika yang ketat, serta asuransi profesi.
Dukungan dari MAPPI juga penting dalam memberikan sertifikasi, pelatihan, dan
advokasi hukum bagi penilai publik. hambatan perlindungan hukum terhadap
penilai publik pada kontrak pekerjaan penilai aset Masih adanya klausul ganti rugi
pada kontrak membuktikan tidak adanya unsur keadilan dalam suatu
perikatan.penilai bukan lembaga asuransi tapi penyedia jasa penilaian. Antara
biaya jasa yang diterima tidak sebanding dengan besarnya ganti rugi dalam
kontrak. Tidak adanya kekompakan antar anggota KJPP untuk menolak klausul
diatas dengan terpaksa KJPP lain terpaksa mengikutinya agar bisa menjadi
rekanan. Solusinya format kontrak IKJPP menjadi master kontrak penilaian oleh
pemberi tugas. Atau substansinya sama dan diikuti oleh semua anggota KJPP.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penilai Publik, Kontrak.