PRIYANTORO, MEIYAN (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan No. 219/PID.SUS/2022/PN Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200240_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200240_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (391kB) | Download (391kB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak
bisa ditawar lagi, karena langsung menyerang aspek kebutuhan masyarakat yang
primer. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada
mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur
berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan
berkesinambungan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakan aturan
perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin
kompleks dalam hukum kesehatan ini. Selain itu, sudut pandang para pengambil
kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama
dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana
kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara
lain.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah
penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif.
Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan
melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder.
Permasalahan dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch
dan Teori Penafsiran Sosiologis.
Konstruksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi
Yang Tidak Memiliki Izin Edar berada di Pasal 196 Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap
orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang
tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan
mutu, dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00. Pasal 197 dari undang-undang yang sama juga mengatur
mengenai perbuatan ini. Dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan di Indonesia, "dengan sengaja" diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Artinya, seseorang dianggap
melakukan tindakan tersebut dengan sengaja jika ia melakukan perbuatan tersebut
dengan kesadaran penuh atas apa yang dilakukannya. Pertimbangan Hakim
terhadap pemidanaan pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan
Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar yakni pelaku telah memenuhi semua unsur
dari Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 angka 10 UU No.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dosen Pembimbing:	Wahyudi, Trubus | nidn8862970018
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35474

Actions (login required)

View Item