KASIR, KASIR (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200234_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200234_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (75kB) | Download (75kB)

Abstract

Tindak Pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada
kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan
sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui analisa yuridis Hakim dalam penegakan hukum
perikanan dalam putusan Nomor Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg, untuk
mengetahui hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional
terhadap tindak pidana perikanan, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak
pidana perikanan yang berlaku di Indonesia berbasis keadilan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
melakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Batang, kemudian data
sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.
Putusan pengadilan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg terdakwa inisial DBK
dinyatakan secara sah meyakinkan dan bersalah telah melanggar pasal Pasal 93
ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dakwaan ke satu dan di jatuhi
hukuman 25 hari kurungan serta denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun
Hakim menilai bahwa terdakwa tidak di tahan karena tidak cukup alasan untuk di
tahan. Kemudian karena hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari masa
penangkapan dan penahanan maka majelis hakim memerintahkan untuk
membebaskan terdakwa dan barang bukti terdakwa dikembalikan dikarenakan
dibutuhkan untuk mencari nafkah. Penghambat dalam penegakan tindak pidana
perikanan adalah dalam proses penyidikan. Keberadaan tiga instansi penyidik
dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana
di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Untuk
menanggulangi hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana perikanan
melalui upaya atau tindakan pereemptive, preventif, dan represif. Pada dasarnya
mekanisme penagakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum
mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian
yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap
penegakan hukum yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 01:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35472

Actions (login required)

View Item