Dewasa ini, dengan melihat ketepatan dan keefektifan dari pemanfaatan
teknologi berbasis digital di berbagai sektor maka dalam sektor pertanahan
lahirlah kebijakan baru di tahun 2021 ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk menganalisis dan mendeskripsikan urgensi penerapan sertipikat tanah
secara elektronik pada badan pertanahan nasional di Kabupaten Bekasi. Untuk
menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan dalam implementasi Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Pada
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi. Untuk menganalisis dan
mendeskripsikan seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Sertipikat Elektronik ini dapat berlaku secara efektif dan efisien pada
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris
dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber
dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer wawancara dan data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif
menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa urgensi penerapan sertipikat tanah
secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi dapat
dilaksanakan mengingat penerapan Sertifikat tanah secara elektronik untuk
membuat praktis, hemat biaya, efisiensi waktu, baik bagi Petugas Kantor
Pertanahan Kota/Kabupaten maupun masyarakat serta dalam penerapan Sertifikat
tanah secara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah terkait
bidang pertanahan seperti Sertifikat ganda maupun untuk mengurangi Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Kelemahan dalam implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik pada Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi ialah kurangnya sarana yang ada,
ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas
sumber daya petugas BPN. Seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1
Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini dapat berlaku secara efektif dan
efisien pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi, diperlukan
peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintahan, sosialisasi
lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk
teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih
terstruktur dan terarah

Kata kunci : Pelaksanaan, Sertipikat, Hak Atas Tanah, Elektronik.