Pertambangan ilegal ditinjau dari sisi regulasi melanggar Psal 158
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 20009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara khususnya
Pasal 158. Salah satu wilayah yang masih marak pertambangan ilegal adalah
provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meskipun telah dilakukan upaya pengakan
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Polda Kepri
saat ini, mengetahui dan menganalisis kelemahan penegakan hukum terhadap
tindak pidana pertambangan ilegal di Polda Kepri saat ini dan untuk mengetahui
dan menganalisis formulasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan ilegal di masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis,
spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi
kepustakaan. Metode analissi data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori
kemanfaatan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan penegakan
hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal saat ini di Polda Kepri adalah
penegakan hukum preventif (non penal) dan represif (penal),namun lebih banyak
represif. Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan
ilegal di Polda Kepri saat ini adalah belum ada penunjukan saksi ahli dari pusat ke
daerah sehingga pemeriksaan saksi ahli membutuhkan waktu yang lama;
kurangnya jumlah laboratorium forensik pada setiap kesatuan wilayah Kepolisian
Daerah (Polda Kepri); kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Formulasi
pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di
masa yang akan datang adalah dengan mengakomodir pertambangan ilegal
menjadi penambang sah dan berizin melalui pembinaan dan pengawasan;
mengutamakan penegakan hukum preventif dalam tindak pidana pertambangan
ilegal, penegakan hukum represif sebagai ulmimum remedium, dan formulasi
sanksi tindakan terhadap tindak pidana pidana pertambangan. Dengan formulasi
tersebut, maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan ilegal akan lebih efektif.

Kata kunci : formulasi, penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan ilegal