Supriedi, Supriedi (2024) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI DI KABUPATEN BLORA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200094_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200094_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (52kB) | Download (52kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tetap menghendaki
hubungan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Hubungan sejajar tersebut
menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah menempati posisi yang
sama kuat. Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (good
government,), yang diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui
mekanisme check and balance.
Pemerintahan yang baik (good government) adalah pemerintahan yang di jalankan
berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara
konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang dilandasi
prinsip transparan, akuntabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan
daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melakukan
pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah adalah sangat penting.
Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang bersifat umum di luar peraturan
perundang-undangan seperti kebijakan kepala daerah.
Pada saat ini, sebagian besar pemerintah daerah oleh sebagian elemen masyarakat
dipandang bekerja secara tidak transparan, khususnya terkait dengan berbagai aspek APBD
dan rinciannya. Institusi pengawas (Bawasda) belum menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal. Hal ini dapat dimaklumi, sebab lembaga ini merupakan lembaga yang
masih dalam lingkup pengaruh kekuasaan kepala daerah dan apalagi hasil pengawasannya
dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah dan tidak kepada publik
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan
yuridis normatif atau pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-
masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan
sistematik mengenai segala hal yang berhubungan Fungsi Pengawasan DPRD .
penulis berpendapat bahwa Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan
yang menjadi urusan daerah adalah : mewujudkan penyelengaraaan pemerintahan didaerah
yang berhasil dan sesuai dengan otonomi daerah. Dengan fungsi Pengawasan DPRD
sebagai mitra Pemerintah Daerah tentunya bentuk tindak pidana seperti Korupsi dapat
dicegah . Diharapkan DPRD lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik Untuk memperoleh
hasil yang maksimal
Kata Kunci: DPRD,Pengawasan,Pemerintahan Daerah,Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2024 03:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35360

Actions (login required)

View Item