Sumber daya manusia yang melimpah ini menjadikan adanya perkembanganekonomi yang berkembang secara pesat di Indonesia, sebagai akibatnya munculpermasalahan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan sendiri pada era setelah reformasisempat menjadi fokus utama bagi pemerintah dengan diterbikannya undang-undangketenagakerjaan. Seiring berkembangnya waktu, dan juga berkembangnyateknologi muncul permasalahan ketenagakerjaan baru. Salah satu permasalahannyaadalah perlindungan hukum kepada pekerja perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT). Maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif, dengan dikeluarkanundang-undang cipta kerja. Penelitian digunakan metoda normative, denganpendekatan yuridis empiris untuk meninjau efektifitas perlindungan hukum bagipekerja PKWT. Sebagai hasilnya pengukuran efektifitas melihat tujuan dasardibentuknya hukum, hasilnya menujukkan bahwa ada substansi hukum yang belumtercapai efektifitasnya seperti pengupahan layak, pencatatan dan pelaporan pekerjaPKWT, pemberian uang kompensasi serta kepesertaan jaminan kehilanganpekerjaan. Penelitian juga memberikan hasil bahwa terdapat faktor yangmempengaruhi efektifitas perlindungan hukum yang diantaranya; substansi dansarana penegakan hukum; faktor sosiogenik; faktor sosial dan; faktor kebudayaan.Terhadap belum efektifnya perlindungan hukum yang ada didapatkan solusi antaralain; komunikasi dan disposisi hukum; reformasi regulasi dan kebijakan serta;pembentukan badan ad hoc pengawas ketenagakerjaan.