GULTOM, MARIA YOSEPHINE (2024) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200033_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200033_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (77kB) | Download (77kB)

Abstract

Pernikahan siri, yang sering kali tidak tercatat di bawah hukum positif
Indonesia, menciptakan kompleksitas hukum yang berpotensi merugikan hak-hak
individu yang terlibat, terutama anak-anak. Meskipun dalam ajaran Islam, pernikahan
semacam ini dianggap sah, perspektif hukum positif Indonesia memandangnya
berbeda. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah yang mengancam kesejahteraan anak,
seperti tidak adanya kepastian hukum terkait status perkawinan, hak nafkah, dan hak
waris. Pada tingkat hukum nasional, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi
terkait hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, menegaskan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dari pernikahan
siri terhadap hak-hak individu yang terlibat, khususnya hak-hak anak. Fokus penelitian
akan difokuskan pada kepastian hukum terkait status perkawinan, hak nafkah, dan hak
waris bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri.
Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji
peraturan hukum pidana positif yang terkait dengan kriminalisasi pernikahan siri,
dengan fokus pada perlindungan isteri dan anak. Menggunakan pendekatan perundangundangan
dan
pendekatan
perbandingan,
penelitian
ini
membandingkan
aturan
hukum

negara

lain untuk mengisi kekaburan hukum. Bahan hukum primer berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangUndang
Hukum
Pidana,
dan
undang-undang
terkait
lainnya.
Metode
pengumpulan
data

meliputi

studi pustaka, dokumen, dan wawancara terbatas untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif
untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang dapat
digunakan dalam konteks hukum pidana positif terkait pernikahan siri guna mencegah
kerugian terhadap keluarga.
Tidak adanya pencatatan pernikahan juga dapat mengakibatkan anak-anak yang
lahir dari pernikahan tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya
secara hukum. Misalnya, hak atas warisan atau hak mendapatkan bantuan sosial yang
disediakan oleh pemerintah. Tanpa bukti resmi berupa catatan pernikahan, anak-anak
tersebut dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan kekeluargaan
mereka dengan orang tua mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan
kesulitan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai
warga negara Indonesia.Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatatkan pada
kantor urusan agama dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kepastian hukum,
perlindungan hak-hak individu, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh
karena itu, penting bagi setiap pasangan suami-istri untuk memastikan bahwa
pernikahan mereka dicatatkan secara resmi di kantor yang berwenang sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Pernikahan Siri, Undang-Undang Perkawinan, Ketidakpastian Hukum

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2024 06:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35349

Actions (login required)

View Item