Proses Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan persoalan,
khususnya yang berkaitan dengan besaran ganti rugi yang dianggap tidak memperhatikan aspek
keadilan bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ganti
rugi dalam pengadaan tanah dan mekanisme penyelesaiannya dari perspektif siyasah syar’iyyah.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis
normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulatif, mekanisme pengadaan tanah
untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak untuk
mementukan besaranya biaya ganti kerugian. Kesepakatan antara pemilik tanah dengan
pemerintah menjadi dasar perpindahan hak kepemilikan. Mekanisme penyelesaian jika terjadi
permasalahan diupayakan secara musyawarah, meskipun tesedia upaya litigasi. Dalam Perspektif
siyasah syar;iyyah, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan
menggunakan metode maslahah mursalah dan pemerintah tidak dibenerkan untuk bertindak
sewenang – wenang dalam mengambil alih kepemilikan atas tanah tetapi harus memberikan
ganti kerugian yang layak dan adil.

Kata Kunci : Ganti Rugi; Kepentingan Umum; dan Pengadaan Tanah