Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur
dalam perjanjian, yang dapat meliputi ketidakpenuhan kewajiban pembayaran,
penyerahan barang, atau hal lain yang telah disepakati. Wanprestasi dalam
akta jual beli hak atas tanah dapat menyebabkan ketidaksetujuan antara pihakpihak

yang terlibat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sengketa
hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:
1). Pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu pihak
melakukan wanprestasi. 2). Perlindungan hukum terhadap pihak yang
dirugikan akibat pembatalan akta jual beli hak atas tanah karena salah satu
pihak melakukan wanprestasi.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitis.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Pembatalan jual beli hak atas tanah karena
salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu pihak yang merasa dirugikan berhak
menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya,
kerugian dan bunga. Wanprestasi menyebabkan kepastian hukum terganggu
karena pihak lain menjadi tidak pasti mengenai hak dan kewajibannya. Mengatasi
problematika hukum dalam jual beli hak atas tanah akibat wanprestasi
memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup kepastian hukum,
keadilan, dan kegunaan. Dengan memastikan perjanjian yang jelas, penegakan
hukum yang konsisten, sanksi yang adil, serta proses penyelesaian sengketa yang
efisien, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak
yang dirugikan dan mencegah terjadinya wanprestasi di masa depan. 2)
Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan akta jual
beli hak atas tanah karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu harus
mencakup langkah-langkah preventif dan repressif. Dengan langkah preventif,
seperti pembuatan akta yang jelas dan pemeriksaan legalitas tanah, serta langkah
repressif, seperti gugatan ke pengadilan dan penegakan sanksi, sistem hukum
dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh dan efektif bagi pihak yang
dirugikan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi
sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan
yang menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli tanah.
Namun perlindungan hukum tidak berlaku untuk semua pembeli melainkan hanya
berlaku untuk kriteria pembeli tertentu. Kriteria pembeli yang dilindungi ialah
yang memiliki itikad baik.
Kata Kunci : Pembatalan akta, Jual Beli, Wanprestasi