Wahyuni, Ayuni Sri (2024) KEDUDUKAN HUKUM ATAS SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT LUNAS DIBAWAH TANGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000090_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak milik pewaris pada perkembanganya
tidaklah berjalan mulus. Hal ini dikarenakan hukum waris yang berlaku di
negara Indonesia pada pelaksanaannya belumlah mampu secara efektif
memberikan perlindungan bagi ahli waris. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk menganalisis: 1) Kedudukan hukum atas surat perjanjian jual beli
dibawah tangan. 2) Perlindungan hukum ahli waris yang menggunakan jual
beli lunas.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus
dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data
menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum atas surat perjanjian
jual beli lunas dibawah tangan adalah memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu
perkara dan tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga surat di bawah tangan
tersebut harus dilakukan legalisasi. KUHPerdata mengatur mengenai akta di
bawah tangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880.
Pasal-pasal ini memerlukan bahwa setiap akta di bawah tangan harus disertai
dengan surat pernyataan yang memiliki tanggal, yang diberikan oleh notaris atau
pejabat lain yang diakui oleh undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan perkara
perdata surat di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna atau
memiliki kekuatan hukum yang selaras dengan surat otentik, namun dengan syarat
para pihak yang bertandatangan pada surat perjanjian itu tidak menyangkal
kebenaran tanda tangannya. 2) Perlindungan hukum bagi pihak yang
menggunakan surat jual beli tanah bersertipikat lunas meliputi sejumlah aspek
yang bertujuan untuk memastikan keabsahan, keadilan, dan kepastian hukum
dalam transaksi tersebut. Perlindungan yang dapat dilakukan kepada penjual ialah
memintakan kepada pihak pembeli agar melakukan pembayaran harga atas
obyek perjanjian dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan syarat
batal, apabila pihak pembeli tidak memenuhi pembayaran sebagaimana telah
dimintakan dan disepakati maka perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah
yang telah dibuat dan disepakati menjadi batal dan pihak penjual tidak
berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan kecuali
pihak pembeli meminta pengecualian, sedangkan perlindungan yang dapat
dilakukan pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli ialah
terlebih dahulu memeriksa keberadaan bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan
yang menjadi obyek perjanjian, serta erta jual beli tersebut harus dilakukan secara
terang.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Ahli Waris

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 03:38
Last Modified:	06 Aug 2024 03:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35244

Actions (login required)

View Item