Karliansyah, Karliansyah (2023) REKONSTRUKSI REGULASI IZIN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100202_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100202_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan perkebunan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan bukanlah suatu hal mudah, karena banyak tantangan
bersifat multidimensi yang dihadapi regulator dan pelaku perkebunan. Kebijakan
pengembangan kelapa sawit yang ideal, perlu disiapkan sedemikian rupa. Salah
satunya yaitu pengelolaan sumber daya alam terencana, terbuka, terpadu, profesional
dan bertanggung jawab. Artinya, pengembangan kelapa sawit sesuai dengan tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis mengapa regulasi izin pengelolaan
perkebunan kelapa sawit belum berbasis nilai keadilan, kelemahan regulasi izin
pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini, dan bentuk rekonstruksi regulasi izin
pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis nilai keadilan.
Dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Regulasi izin usaha perkebunan
kelapa sawit belum berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan. Padahal sebagian besar
penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan dari pekerjaan di subsektor
perkebunan kelapa sawit. Karena itu arah kebijakan pembangunan perkebunan kelapa
sawit di Kalimantan Tengah harus didasarkan pada prinsip pembangunan
berkelanjutan mengacu kepada asas-asas: kelestarian dan berkelanjutan; keadilan dan
kesetaraan; demokrasi; transparansi; kebersamaan dengan tanggung jawab yang
berbeda; kehati-hatian dini; eko-efisiensi; perlindungan optimal atas keanekaragaman
hayati; perusak membayar; dan pengakuan hak masyarakat adat. 2) Kelemahan
regulasi izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini yaitu dari serangkaian
regulasi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah ternyata masih ada beberapa catatan
yang perlu digarisbawahi untuk diperhatikan bahwa meskipun telah ada regulasi yang
jelas, namun implementasi regulasi di lapangan belum mampu menyelesaikan
persoalan tau hanya sebatas regulasi minim realisasi; 3) Regulasi Izin Pengelolaan
Perkebunan Kelapa Sawit sebagai penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan
yang berbasis nilai keadilan perlu dilakukan rekonstruksi atau direvisi, sebagaimana
yang direkomendasikan pada Pasal 47 ayat (2) UUCK, sehingga Pemerintah Daerah
berwenang menerapkan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah atas
pelanggaran izin usaha perkebunan; dan Pasal 67 UUCK, sehingga ada syarat-syarat
tertentu sebelum perusahaan perkebunan memperoleh izin usaha perkebunan yang
bergerak dalam bidang usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha
pengolahan hasil perkebunan, yaitu antara lain seperti izin lingkungan dan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup.

Kata kunci: Rekontruksi, Regulasi, Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit,
Nilai Leadilan.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0621057002, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 04:32
Last Modified:	07 Aug 2024 04:32
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35223

Actions (login required)

View Item