Kejahatan pencurian sepeda motor di Kabupaten Semarang merupakan salah
satu bentuk tindakan kriminal yang telah menimbulkan ketidaknyamanan dan
kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan tindak pidana pencurian
disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi. Hukuman bagi para
pelaku pencurian sepeda motor juga dianggap sudah sesuai. Terkait dengan hukuman
di Indonesia untuk tindak pidana pencurian motor, hal ini dapat ditemukan dalam
dasar hukum KUHP Pasal 363 yang mengatur tentang pencurian dengan ancaman
hukuman penjara hingga 5 tahun.
Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yang merujuk
pada penelitian yang secara khusus diarahkan untuk memahami dan mengumpulkan
data penelitian yang diperlukan melalui observasi langsung terhadap situasi atau
kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk
mendapatkan wawasan dan informasi yang akurat mengenai realitas yang sedang
diteliti.
Penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian Polres Semarang untuk
mengurangi terjadinya tindak pidana sangat efektif dan benar di lakukan sesuai sop
dengan dasar KUHAP.Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam Undang-
Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Dalam mencegah hambatan yang dihadapi oleh reserse kriminal (reskrim)
dalam mengungkap kasus kendaraan bermotor, kita harus memiliki solusi agar segala
hambatan yang ada tidak mengganggu peran reserse kriminal (reskrim) dalam
mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Semarang.
Kata kunci : Reserse, Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor