Di Indonesia sebuah merek akan memperoleh perlindungan hukum, jika
merek tersebut telah didaftarkan, sesuai dengan first to file principle system atau
dikenal dengan sistem konstitutif. Namun diketahui bahwa hal tersebut tidak
dapat menjamin bahwa merek yang telah dinyatakan terdaftar pada pihak yang
berwenang, tidak akan mengalami tindakan buruk seperti halnya tindakan passing
off (pemboncengan reputasi) oleh merek lain.
Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti dalam rangka untuk menganalisis
dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas
passing off oleh merek lokal dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan perlindungan hukum bagi merek tersebut beserta solusinya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (UU MIG). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang lebih
mengedepankan analisis pendalaman atas studi kasus yang diangkat menjadi topik
penelitian dengan teori hukum dan instrumen yuridis yang berkaitan, dalam hal ini
adalah teori perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).
Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum bagi
pemegang hak merek asing atas tindakan passing off (pemboncengan reputasi)
dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan yang berwenang untuk membatalkan
merek terdaftar yang melakukan itikad tidak baik terhadap merek lain dalam hal
terhadap merek asing dan/atau dapat ditempuh upaya hukum oleh pihak yang
bekepentingan atau pihak yang nerasa dirugikan atas tindakan passing off
(pemboncengan reputasi) tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis (UU MIG).
Kata Kunci: merek, perlindungan hukum, passing off.