Pradana, Yudha Arya (2024) PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA IMPORT DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000324_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000324_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (222kB) | Preview Download (222kB)

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa mengjauhkan diri dari
lingkungan di masyarakat dalam mencukupi keperluan hidup. Dalam kehidupan,
manusia harus berkaitan dengan manusia yang lain supaya hidup dengan aman dan
tentram. Allah SWT telah menciptakan manusia agar sama-sama membantu dengan
manusia yang lain, supaya manusia dapat sama-sama menolong, sama-sama
menukar kebutuhan dalam segala urusan, baik dengan sewa-menyewa, jual beli,
bercocok tanam atau juga perusahaan yang lain dalam urusan pribadi dan umum.
Manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dalam segala hal baik
dalam dunia dan akhirat. Tujuan penelitian ini ialah untuk megetahui peran
pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan hukum terkait maraknya import
dan jual beli pakaian bekas (thrifting) di Indonesia dan untuk mengetahui solusi
yang diberikan pemerintah guna untuk mengatasi maraknya import dan jual beli
pakaian bekas (thrifting) di Indonesia.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah
menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara
empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber data pada penelitian ini
diperoleh melalui studi lapangan, studi pustaka, dan studi dokumen. Metode
analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan tentang larangan
jual beli baju second import hanya sebatas penyadaran serta pengamatan saja, akan
tetapi pemerintah tidak melaksanakan anjuran pemberhentian aktifitas jual beli
pakaian bekas impor. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap
penjualan baju second import ini, mengakibatkan maraknya pedagang baju second
yang masih bisa ditemukan di Daerah-daerah di Indonesia, artinya peran
pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang telah disahkan belum
maksimal dilakukan.Pemerintah memberikan solusi agar supaya dapat mengatasi
maraknya jual beli pakaian bekas impor dengan cara digitalisasi; memfasilitasi
penggantian kegiatan usaha yang sudah dijalankan oleh para pedagang pakaian
bekas impor; memberikan dorongan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
meningkatkan pengawasan dan juga melakukan tindakan terhadapat para pelaku
perdagangan pakaian bekas impor; Pemerintah Indonesia melalui Bea dan Cukai
dan juga Satuan Polisi Perairan lebih meningkatkan lagi patrol di wilayah
perbatasan yang mungkin saja digunakan sebagai jalur impor pakaian bekas.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Impor, Jual Beli, Pakaian Bekas

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 May 2024 02:36
Last Modified:	16 May 2024 02:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33774

Actions (login required)

View Item