Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pemulihan, pengawasan
dan penegakan hukum . Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan
hukum lingkungan administratif yang sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku, upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum
lingkungan administratif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum.
Metodologi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan
2 (dua) metode yaitu pendekatan penulisan deskriptif dan analisis. Terdapat 2
(dua) jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer (wawancara) dan
data sekunder meliputi : jenis bahan hukum primer (peraturan perundangundangan),

sekunder (literatur buku, artikel, dan jurnal), dan tersier (internet,
kamus, dll). Penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data dengan cara
mengkaji sumber data primer, sekunder, dan tersier seperti : wawancara terhadap
narasumber dan studi kepustakaan). Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif, analisis data penelitian ini berupa penjelasan
yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang
dinyatakan dalam bentuk uraian, sedangkan analisanya dengan menggunakan
landasan teori atau kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum lingkungan administratif
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu pengawasan dilakukan oleh Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang bertanggungjawab langsung kepada
Walikota dan sanksi administrasi berupa : teguran/ peringatan, paksaan
pemerintah dan biaya paksa, pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi
pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan. Upaya dari pemerintah
dalam penegakan hukum lingkungan administratif atas pencemaran di Sungai
Silandak dengan melakukan upaya pengawasan yaitu peninjauan ke lokasi dan
mengidentifikasi sumber pencemar, memberikan sanksi administratsi terhadap
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sumber pencemar dan
melakukan monitoring evaluasi sampai terpenuhinya seluruh sanksi yang
diberikan oleh PPLHD. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai
Silandak yaitu sumber daya manusia, pelanggar, produk hukum, dan koordinasi
antar lembaga.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lingkungan, Pencemaran