WAHYUNINGSIH, DEANIS (2024) TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000093_fullpdf.pdf Baca Disini (932kB) | Preview Download (932kB)
	Text Ilmu Hukum_30302000093_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (363kB) | Preview Download (363kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyiا“NegaraاIndonesiaاadalahاnegaraاhukum”.اNegaraاhukumاadalahاnegaraا
yang berpedoman pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum adalah
peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku
manusia, guna mentaati ketertiban dan keadilan. Tujuan penelitian ini ialah untuk
mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan oleh
Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno.
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana pada
Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah terhadap Anak Kandung dalam Putusan
Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang menggunakan konsepsi
legis positivis. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan
dan studi dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis
Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana tindak pidana
persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung dalam perkara Putusan Nomor
11/Pid.Sus/2022/PN.Wno telah sesuai karena telah terbukti dan terpenuhinya
semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Selain itu, selama proses pemeriksaan
di persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapusan pertanggung
jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari hal tersebut,
terdakwa dinyatakan dapat melakukan pertanggung jawaban atas tindakannya dan
terdakwa harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas tindakannya. Pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana persetubuhan oleh
ayah terhadap anak kandung dalam perkara Putusan Nomor
11/Pid.Sus/2011/PN.Wno telah sesuai yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa
keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan visum et repertum, serta berdasarkan
fakta-fakta hukum yang dapat terungkap di dalam proses persidangan. Bahwa
menurut hakim telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan terhadap
terdakwa dan terbukti secara sah serta menyakinkan dipersidangan. Slain itu, hakim
juga membuat pertimbangan dalam perkara ini secara cermat, harus tertuang hal hal
apa saja yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang
memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar
norma agama dan kesusilaan, sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa
yaitu, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa
bersikap sopan dipersidangan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Oleh Ayah Kandung

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 May 2024 03:16
Last Modified:	07 May 2024 03:16
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33649

Actions (login required)

View Item