Indonesia, sejak dulu, telah mengakui pentingnya ketuhanan dalam
konteks bernegara, dan nilai-nilai religius memegang peranan sentral dalam
identitas negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pandangan terhadap perbuatan zina
dipengaruhi oleh agama, budaya, dan hukum, di mana zina dianggap sebagai
pelanggaran serius terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum di
Indonesia. Perubahan dalam pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan evolusi dalam
pemahaman hukum dan nilai-nilai masyarakat, dan menjadi subjek reformasi
dalam KUHP baru. Perubahan sebagaimana dimaksud kini menjadi fokus pada
skripsi ini, karena telah berhasil memberikan perubahan signifikan sehingga
menimbulkan skeptisme dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dalam skripsi ini
memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan
dalam KUHP lama. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis
perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dengan
KUHP baru.
Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum
yuridis normatif. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data dalam
penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode
analisi yang digunakan yaitu analisi yuridis normatif serta analisi komparatif atau
perbandingan.
Hasil dari skripsi ini menunjukan bahwa Perbandingan pengaturan tindak
pidana perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru menggambarkan
perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap perzinaan. KUHP lama,
dalam Pasal 284, membedakan perzinaan berdasarkan status perkawinan dan
mengharuskan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hubungan seksual di luar
perkawinan dianggap perzinaan, dan hukumannya tergolong ringan, yaitu penjara
paling lama sembilan bulan. Sementara dalam KUHP baru, Pasal 417 ayat (1)
menghapus perbedaan berdasarkan status perkawinan, sehingga semua individu
yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain dapat dianggap
melakukan perzinaan. Hukuman yang diancamkan juga masih ringan, dengan
pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II sebesar paling
banyak Rp. 10.000.000,00. Perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut,
yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini
mencerminkan evolusi dalam pengaturan hukum terkait perzinaan dengan
menghilangkan perbedaan berdasarkan status perkawinan dan memberikan
hukuman yang sama ringan.

Kata Kunci: Perbandingan; Tindak Pidana Zina; KUHP Lama; KUHP baru.