AKBAR, AGUNG ALI (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302300007_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300007_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (353kB) | Preview Download (353kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang akan menggunakan pendekatan
yang berhubungan dengan kemanusiaan/humanistik maka pengenaan sanksi pidana
terhadap perdagangan orang harsus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia
yang merupakan masalah kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
dan menganalisis pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor
Indramayu. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana
perdagangan orang di Kepolisian Resor Indramayu..
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris
dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber
dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh malalui
wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara
kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan
orang di Kepolisian Resor Indramayu dilakukan memerlukan keterlibatan seluruh sektor
pemerintah, swasta, LSM, badan-badan Internasional, organisasi masyarakat,
perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara
tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan
untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para
kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi
tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi
dalam hal pengurusan syarat-syarat pekerja imigran. Dalam hal ini banyak bentuk
kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di
dalamnya yang rentan dengan trafficking. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Kepolisian Resor Indramayu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan
hukum terhadap perdagangan orang dilakukan dengan serangkaian penanganan lebih
lanjut terhadap laporan masyarakat atau petugas kepolisian yaitu penyelidikan dan
penyidikan hingga menghasilkan berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan.
Penanganan ini sebagaimana dilakukan sesuai dalam Kitab Hukum Acara Pidana.
Berdasarkan kasus yang ditangani penyidik, sebagian perdagangan orang disebabkan
karena korban yang terjerat tipu muslihat dari pelaku. Pelaku menggunakan lowongan
kerja palsu dengan janji fasilitas kerja yang menggiurkan sehingga dapat dengan
mudahnya menipu korban. Penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap
perdagangan orang, menemukan berbagai hambatan yaitu kurangnya informasi mengenai
perdagangan orang, waktu penanganan kasus dpaat berjalan lebih lama karena kerumitan
kasus, masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi
terhadap kejahatan perdagangan orang, dan modus pelaku yang makin berkembang
disebabkan oleh teknologi. Kepolisian Daerah Jawa Barat terus melakukan upaya lebih
dan evaluasi agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang berjalan dengan
efektif.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:36
Last Modified:	30 Apr 2024 01:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33565

Actions (login required)

View Item