ROZAQI, MUH (2024) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI (Penelitian Pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di Cabang Pekalongan). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200062_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200062_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (105kB) | Preview Download (105kB)

Abstract

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat yang berisi
pemberian kuasa yang dibuatkan atau diberikan oleh pemberi agunan atau pemilik
tanah dalam hal ini debitur sebagai pihak pemberi kuasa kepada kreditur selaku
pihak penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan pemberian hak
tanggungan kepada kreditur atas tanah milik pemberi kuasa. Terkait dengan
SKMHT diatur dengan jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada prakteknya berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22
Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu,
SKMHT tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yang salah
satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah Subsidi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur
pembuatan SKMHT dalam fasilitas kredit pemilikan rumah subsidi di Bank BNI
Cabang Pekalongan, untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum
SKMHT dalam kredit pemilikan rumah subsidi di Bank BNI Cabang Pekalongan
dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum SKMHT terhadap debitur
wanprestasi di Bank BNI Cabang Pekalongan dengan metode pendekatan
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum
yuridis empiris yang bertumpu pada data primer (penelitian lapangan) serta
spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis dengan populasi dan tekhnik sampling yang digunakan adalah Non
Random Sampling dengan purposive sampling.
Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembuatan SKMHT wajib
dibuat secara khusus dan otentik dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang didahului
dengan adanya penandatanganan surat perjanjian kredit. Fungsi SKMHT sebagai
Surat Kuasa ditujukan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain untuk
mewakili diri pemberi hak tanggungan.Dalam hal debitur wanprestasi maka
penerima kuasa dapat melanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan sehingga kreditur merupakan kreditur prefence.

Kata kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Kredit Pemilikan
Rumah Subsidi; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2017.

Dosen Pembimbing:	Shallman, Shallman | nidk8920940022
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:31
Last Modified:	29 Apr 2024 02:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33513

Actions (login required)

View Item