Kholiq, Muhammad Idam (2024) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DI LAKUKAN TIDAK DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus pada BPR BKK Jepara). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200058_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200058_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (105kB) | Preview Download (105kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang implementasi pembuatan
surat kuasa membebankahn hak tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan
Notaris dalam studi hukum kantor pertanahan kabupaten klaten dan akibat hukum
surat kuasa membebakan hak tanggungan (SKMHT) yang dibuat dihadapan
Notaris dengan mengikuti format badan pertanahan nasional, Penelitian Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta
Notaris atau akta PPAT, meskipun demikian dalam prakteknya pembuatan akta
SKMHT secara notariil hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti format
SKMHT Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Seorang Notaris ketika menggunakan
blanko SKMHT tunduk pada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undangundang

Jabatan Notaris (UUJN). Dengan ketidak sesuaian bentuk akta Notaris
yang diatur dalam Pasal 38 UUJN terhadap format dari BPN, terdapat
kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan akta SKMHT tersebut tidak
memenuhi kriteria sebagai suatu akta Notariil yang otentik.
Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan
pendekatan yuridis Sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis
Sosioligis. Suatu akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat formiil dan materiil
untuk dapat dinyatakan sebagai akta Notaris yang mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta otentik, analisis penelitian ini menggunakan teori
kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata format SKMHT tidak sesuai
dengan bentuk akta Notaris yang ditetapkan oleh UUJN. SKMHT yang dibuat
dihadapan Notaris tidak sesuai dengan ketentuan UUJN maka segala perbuatan
hukum yang ada setelah terjadinya SKMHT akan tidak terjaga kualitas aktanya
akan menjadi akta di bawah tangan, Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat
formiil dari suatu akta Notaris. Jika akta Notaris tersebut menimbulkan kerugian
maka dapat mengajukan gugatan perdata dan Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata
dan biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris yang bersangkutan. Saran bagi
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan
yang undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, selama ketentuan mengenai
Bentuk dan tatacara pengisian blanko SKMHT belum dilakukan perubahan, maka
seorang Notaris harus mengisi blanko SKMHT tersebut dengan melihat juga
ketentuan yang terdapat dalam UUJN. Dalam hal ini seorang Notaris dapat
melakukan perubahan-perubahan (renvoi) dalam Blanko SKMHT tersebut baik
dalam awal akta maupun dalam akhir atau penutup akta, sehingga akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna.

Kata Kunci : Akta Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Dosen Pembimbing:	Witasari, Aryani | nidn0615106602
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:39
Last Modified:	29 Apr 2024 02:39
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33512

Actions (login required)

View Item