Dalam transaksi jual beli properti khususnya bagi pihak pembeli
dikenakan pajak yang disebut BPHTB transaksi pengalihan hak atas tanah
bangunan tersebut nampak di dalam akte jual beli yang dibuat oleh PPAT dan
PPAT lah yang melakukan pemungutan atas BPHTB tersebut tapi tidak jarang
dijumpai banyak transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut
dilakukan tidak menggunakan jasa PPAT hanya dilakukan di bawah tangan
untuk menghindari biaya-biaya yang timbul akibat peralihan Hak tersebut
termasuk BPHTB. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengkaji
Problematika Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan apa saja hambatan-hambatan serta
solusi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini
adalah metode pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain disebut
normative empiris. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan
tersebut Penulis melakukan dengan cara meneliti perundang-undangan,
peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana
hukum terkemuka yang merupakan data sekunder yang kemudian dikaitkan
dengan keadaan yang sebenarnya, serta terkait dengan masalah-masalah yang
ditemukan dilapangan terkait dengan Problematika Pejabat Pembuat akta Tanah
dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Hasil Penelitian yang penulis peroleh antara lain adalah terdapat
kontradiksi dalam sistem pemungutan pajak BPHTB, yang mulanya didasarkan
atas sistem self assessment, menjadi sistem official assessment. Proses validasi
untuk menentukan nilai harga jual atas tanah dan bangunan tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga dari proses tersebut berdampak pada
berubahnya nilai BPHTB terhadap objek suatu tanah otomatis membutuhkan
waktu lebih banyak.

Kata Kunci : Pemungutan BPHTB, Harga Jual Tanah, Kota Tegal.