Dalam era otonomi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan menjadi
pendorong perekonomian dan mampu menyumbang pendapatan daerah, namun
dalam praktiknya, BUMD justru terkadang menjadi ajang tindakan koruptif yang
merugikan keuangan negara. Sebagaimana yang terjadi pada PT RBSJ melalui
sejumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, penggunaan akta bawah
tangan dijadikan celah perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan
asas-asas hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah menggali alasan-alasan
mengapa perlu diwajibkannya penggunaan akta notariil pada kerjasama BUMD
dengan mitra kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yaitu kualitatif
dan sumber data berasal data sekunder berupa bahan hukum primer seperti
putusan peradilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder
berupa buku, jurnal, tesis dan bahan hukum primer seperti kamus hukum. Adapun
metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta metode analisis data
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan
kesimpulan. Empat alasan mendasar alasan perlunya akta notariil pada
perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra kerja: 1) adanya penyimpangan
terhadap asas perjanjian pada akta bawah tangan perjanjian, 2) dominannya
pengaruh tokoh politik/pemerintahan dalam kebijakan BUMD, 3) tidak efektifnya
peran komisaris BUMD dalam melakukan pengawasan, dan 4) hubungan
pengelolaan BUMD dengan keuangan negara. Notaris dengan kewenangannya
memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada para pihak dalam perjanjian
serta memberikan kepastian hukum pada akta yang dibuatnya termasuk identitas
para pihak dan tanggal pembuatan perjanjian. Dalam perspektif kepastian
hukum, diperlukan pembentukan norma hukum tentang kewajiban penggunaan
akta notariil dengan pelibatan notaris pada perjanjian kerja sama BUMD dengan
mitra kerja dalam peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: BUMD; perjanjian kerjasama, notaris.