WIGUNA, GUFRON (2024) REKONSTRUKSI REGULASI INSOLVENSI DALAM KETENTUAN KEPAILITAN GUNA MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100201_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100201_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Undang Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan Nomor 37
Tahun 2004 terbentuk karena situasi perekonomoian yang sedang Kacau pada saat itu, untuk itu
perlu di bentuk peraturan yang dapat memulihkan Perekonomian khusunya di Republik Indonesia,
Sehingga dapat dirasakan sekarang ini perlu adanya Rekonstruksi Peraturan terkait Hukum
kepailitan di Republik Indonesia yang mana salah satunya adalah terkait dengan Insolvensi. Dalam
perkembangan kepailitan di Indonesia tenyata Regulasi Hukum mengenai Insolvency test dalam
penjatuhan pailit terhadap perusahaan khususnya perusahaan berbadaan hukum belum di atur
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU). Pengertian Insolvency, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Pasal 57 ayat 1 dan Pasal 178 ayat 1, merupakan tahap menentukan dimana debitor pailit
dapat dikatakan masih dalam keadaan solven (mampu membayar) atau Insolven (tidak mampu
membayar). Rekonstruksi Peraturan insolvensi dalam hukum kepailitan guna mewujudkan
keberlangsungan usaha berbasis keadilan Pancasila. Pengertian Insolvency yang ada saat ini
berdasarkan hanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 57 ayat 1, merupakan tahap
penentuan dimana debitor pailit dapat dikatakan masih dalam keadaan solven (mampu membayar)
atau Insolven (tidak mampu membayar). Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna
Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Hingga saat ini,
hal ini dikarenakan Undang-undang Kepailitan Indonesia saat ini belum mengenal adanya
instrumen insolvensi tes. Sederhananya syarat permohonan pailit di Indonesia yang dipertahankan
oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) telah mengakibatkan hukum
kepailitan Indonesia dianggap kontroversial dan tidak menganut asas persyaratan insolven yang
dianut oleh hukum kepailitan negara lain pada umumnyaSeharusnya Uji insolvensi (Insolvency
Test) dilakukan sebelum Putusan Kepailitan diPutuskan oleh Pengadilan Niaga hal ini merupakan
suatu tahapan yang harus dilakukan sebelum Debitur dikatakan Solven atau tidak mampu
membayar semua hutang-hutangnya agar tercapainya penerapan asas kelangsungan usaha.
Kata Kunci: Insolvensi, Keberlangsungan Usaha, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Hutang.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Bawono, Bambang Tri | nidn0621057002, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 02:05
Last Modified:	29 Apr 2024 02:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33461

Actions (login required)

View Item