Prasetyo, Wawan (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEBIJAKAN MEDIASI PENAL YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100182_fullpdf.pdf Baca Disini (4MB) | Preview Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100182_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Disertasi yang penulis susun ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap tiga
permasalahan yang berhubungan dengan regulasi pengembalian kerugian keuangan
negara pada tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan Pancasila.
Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah berkenaan dengan
upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan
mediasi penal. Pada faktanya pengembalian kerugian negara tidak sebanding
dengan jumlah kerugian negara. Sistem pemidanaan yang diterapkan pada pelaku
kejahatan korupsi masih fokus pada sanksi pidana penjara, meskipun dalam UU No.
31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi terdapat 2 (dua) cara dalam mengembalikan kerugian negara, yaitu melalui
mekanisme pidana dengan menjatuhkan pidana pokok berupa denda dan pidana
tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan melalui mekanisme gugatan
perdata. Namun dalam penerapannya pembayaran uang pengganti tidak efektif
karena menurut undang-undang tersebut dapat disubsiderkan dengan pidana penjara
pengganti. Begitu juga dengan gugatan perdata yang tidak mudah untuk dilakukan.
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi
terkait dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini
belum berkeadilan pancasila, mengetahui kelemahan – kelemahan regulasi terkait
dengan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi saat ini dan
merekonstruksi regulasi pengembalian atau pemulihan kerugian negara pada tindak
pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan Pancasila.
Penelitian dalam disertasi menggunakan penelitian hukum berbasis social legal
research dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yang mencoba menelaah
suatu konsep hukum yang selama ini masih dianggap sebagai wacana, akan tetapi
dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan, terdapat kelemahan dalam pengembalian kerugian
negara pada tindak pidana korupsi antara lain disebabkan dalam UU No. 31 Tahun
1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 memberikan ruang bagi terpidana korupsi untuk
mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti
sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 3, maka diperlukan terobosan hukum dalam
pemidanaan pelaku korupsi melalui kebijakan mediasi penal. Oleh karena itu
pembentuk undang-undang harus melakukan rekonstruksi norma pasal 4 UU. No.
31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, norma pasal 14 huruf (h) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan
norma pasal 35 ayat 1 huruf (c) UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

Kata Kunci; pengembalian kerugian negara, mediasi penal, rekonstruksi

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | nidn0605036205, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 03:07
Last Modified:	26 Apr 2024 03:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33453

Actions (login required)

View Item