ALI, MAZSAMAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN ASESMENT REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100163_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100163_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi
para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
(NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan
spiritual/agama (keimanan).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap Korban
penyalahgunaan Narkotika belum berkeadilan, untuk mengetahui dan menganalisis
kelemahan-kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap
Korban Penyalahgunaan Narkotika, untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi
regulasi pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi
terhadap Korban
Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan nilai keadilan.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan
metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan
sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1).Regulasi pelaksanaan asesmen tentang
rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum berkeadilan adalah
bahwa pada prakteknya, penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1),
huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan
terhadap pengedar dan penyalahguna;2) Kelemahan regulasi pelaksanaan asesmen
tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika aspek substansi
hukum adalah masih terdapatnya sanksi penjara bagi korban penyalahgunaan
narkotika, kelemahan dari aspek struktur hukum masih terjadinya tumpang tindih
kewenangan dan belum sinerginya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban
penyalahgunaan narkotika, aspek budaya hukum adalah kurangnya keterlibatan
masyarakat;3)Rekonstruksi Nilai Regulasi Pelaksanaan Asesmen Tentang
Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah bahwa regulasi
pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan
narkotika yang sebelumnya belum berkeadilan kini telah berkeadilan. Rekonstruksi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengubah
sanksi pidana penjara menjadi sanksi rehabilitasi pada pasal 127, Rekonstruksi pada
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun
2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1
Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN
tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi, pada Pasal 2 huruf huruf c

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Assesmen, Rehabilitasi.

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn8883720016, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2024 01:57
Last Modified:	29 Apr 2024 01:57
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33447

Actions (login required)

View Item