KUSUDARMANTO, BAYU SATYAKI KURNIAHAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100148_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100148_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Kelancaran tugas administrasi pemerintahan dibutuhkan adanya SDM
aparatur/Pegawai ASN yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat, berupa pemberian
pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Perubahan sistem
kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada dasarnya telah
melanggar beberapa asas penyelenggaraan ASN yang dianut oleh Undang-Undang
ASN yaitu asas keadilan hukum, karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap
PPPK dibandingkan dengan PNS. Saat ini, pemerintah memberikan banyak
kesempatan untuk PPPK daripada PNS untuk mengisi jabatan struktural maupun
fungsional. Akan tetapi PPPK hanya diperkenankan untuk pekerjaan yang sifatnya
tidak tetap karena PPPK adalah pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan alasan mengapa
Pegawai Pemerintah dengan PPPK belum berbasis nilai keadilan; 2) untuk
menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi manajemen Pegawai
Pemerintah dengan PPPK; 3) untuk menganalisis dan menemukan rerkonstruksi
regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang berbasis nilai keadilan.
Penulis menggunakan paradigma penelitian post-positivism. Ditinjau dari segi
sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode
pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer.
Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian
kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi Pegawai Pemerintah dan PPPK
belum berbasis nilai keadilan karena ketidakjelasan dasar pembagian manajemen
kepegawaian ke dalam manajeman PNS dan PPPK, selanjutnya membawa implikasi
pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada di dalam sistem
PPPK. Kelemahan regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK saat ini
adalah substansi relasi antara PNS dan PPPK sebagai bagian dari ASN tidak
memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, tugas sampai dengan sistem
penggajiannya. Perbedaan yang mendasar di antarnya terletak pada status dan hak
perlindungan pensiun yang tidak diterima oleh pegawai PPPK. Rekonstruksi regulasi
manajemen Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang berbasis nilai keadilan yaitu UU
ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria pembagian manajeman
kepagawaian menjadi manajeman PNS dan PPPK. Dengan demikian, pembagian ini
tidak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan. Pembagian pegawai tetap dan
kontrak menurut UU ASN lebih buruk dan menyimpang dari pembagian pegawai
tetap dan kontrak yang selama ini dikenal di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Manajemen PPPK, Kinerja Birokrasi,
Pemerintah Daerah, Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:44
Last Modified:	26 Apr 2024 02:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33444

Actions (login required)

View Item