SIAGIAN, AGUS (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100144_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100144_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi
perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan. Untuk
menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik
dalam rangka kebebasan pers pada saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi
perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang
mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative
approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan jurnalistik dalam
rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyediakan
pasal-pasal "karet" atau multitafsir, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (2) yang sering
disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama karena ketidakjelasan dalam
bahasa dan ruang lingkupnya yang luas, yang memungkinkan penafsiran subjektif dan
penyalahgunaan hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam
rangka kebebasan pers pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering
disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama dalam hal pencemaran nama
baik dan ujaran kebencian. Kedua, ketidakjelasan dan luasnya interpretasi pasal-pasal
tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan efek menghambat (chilling effect) yang
mengurangi kebebasan pers dan keberanian jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting.
Ketiga, terdapat inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers, dengan kasus-kasus yang
melibatkan jurnalis sering ditangani di luar kerangka UU Pers, mengabaikan prosedur yang
seharusnya diikuti seperti penanganan oleh Dewan Pers. Keempat, kurangnya perlindungan
hukum yang spesifik untuk jurnalisme digital menambah risiko bagi jurnalis yang bekerja
di ruang digital. Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan
pers berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi.
Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 dan 28, untuk mengurangi
ambiguasi dan mencegah penyalahgunaan hukum terhadap jurnalis. Penting juga untuk
menyesuaikan regulasi dengan standar internasional kebebasan pers, dengan memasukkan
pengecualian untuk pelaporan berita yang bertanggung jawab dalam kepentingan publik
dan menetapkan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian.
Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan
merevisi UU ITE, terutama pasal-pasal multitafsir. Disarankan perlunya pengembangan
mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, seperti
penggunaan Dewan Pers sebagai mediator utama. Disarankan Rekonstruksi regulasi ini
membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, media, dan badan pengawas seperti
Dewan Pers, untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Jurnalistik, Kebebasan Pers, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0605036205, nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:45
Last Modified:	26 Apr 2024 02:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33443

Actions (login required)

View Item